Proses perizinan berusaha yang dilakukan secara daring akan memangkas waktu dalam serangkaian proses yang terintegrasi dan memanfaatkan sistem informasi antar subsektor, sehingga memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi para pelaku usaha.
Permen PUPR 8/2022 merupakan regulasi yang ditunggu-tunggu oleh para pengusaha jasa konstruksi di dalam negeri dan menjadi salah satu kunci keberhasilan pembangunan infrastruktur nasional.
Tata Cara Pelaksanaan Pemenuhan Sertifikat Standar Jasa Konstruksi Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Perizinan Berusaha Bagi Pelaku UsahaJasa Konstruksi
Sebagai salah satu modal utama dalam mendukung pembangunan nasional, Pemerintah fokus pada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia. Untuk itulah berbagai kebijakan pemerintah didorong untuk mewujudkan pembangunan SDM yang berkualitas, termasuk di sektor konstruksi. Salah satu kebijakan tersebut, dilakukan oleh Kementerian PUPR berupa
Read More
Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Bina Konstruksi telah menetapkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Bina Konstruksi nomor 12.1/KPTS/Dk/2022 tentang Penetapan Jabatan Kerja dan Konversi Jabatan Kerja Eksisting serta Jenjang Kualifikasi Bidang Jasa Konstruksi. Penetapan Surat Keputusan ini merupakan tindak lanjut atas amanat dalam
Read More